RPDK (Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah) adalah suatu dokumen perencanaan pendidikan dasar dan menengah kabupaten/Kota yang bersifat menyeluruh, disusun oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan setempat dan penyusunannya mengikutsertakan masyarakat. Sekalipun RPDK disusun oleh Dinas Pendidkan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota, RPDK tetap disusun dengan memperhatikan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan/program pembangunan daerah. Sesuai dengan pengertian ini, maka rencana pendidikan kabupaten/kota tidak lagi merupakan rencana top-down pusat-daerah, atau sebagai miniatur rencana pusat tetapi RPDK menjadi rencana utuh kabupaten/kota sendiri yang unik dan tidak perlu seragam untuk setiap kabupaten/kota lain. Dalam RPDK tergambar dengan jelas masalah-masalah pendidikan yang hendak ditanggulangi dan prioritas-prioritas pembangunan pendidikan yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi dan potensi kabupaten/kota. Ciri lain dari RPDK adalah proses penyusunannya. Proses penyusunan RPDK dilakukan dengan mengikutsetakan masyarakat secara intensif sehingga rencana pendidikan kabupaten menjadi milik masyarakat secara keseluruhan bukan sekedar milik para birokrat pendidikan.

RPDK berperan sebagai dokumen acuan perencanaan, baik selama lima tahun maupun secara tahunan. RPDK adalah sumber informasi tentang kondisi pendidikan dasar dan menengah pada saat sekarang dan rencana masa depan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota. RPDK bukan saja berguna bagi para stakeholder pendidikan tetapi juga bagi mereka yang melihat pendidikan sebagai peluang dalam konteks peningkatan SDM dan peningkatan kecerdasan masyarakat secara keseluruhan. Karena RPDK disusun dengan mengikutsertakan masyarakat maka RPDK bukan saja menjadi dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten/Kota tetapi juga menjadi milik masyarakat.

RPDK bermanfaat sebagai sumber informasi pembangunan pendidikan dasar dan menengah tingkat kabupaten/kota. Selain itu, karena RPDK disusun dengan partisipasi masyarakat, maka RPDK dapat berguna sebagai sarana untuk menggali potensi masyarakat dan sumber-sumber pendanaan pendidikan di samping sumber-sumber yang sudah ada.

Sejalan dengan semangat ini Setditjen Mandikdasmen menyusun pedoman dalam rangka menopang desentralisasi melalui penekanan perlunya penyusunan RPDK dengan mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing. Berbeda dengan era sentralisasi, maka dengan desentralisasi kewenangan dan tanggung jawab penyusunann rencana pendidikan tingkat kabupaten/kota sepenuhnya diserahkan kepada kabupaten/kota itu sendiri. Keikutsertaaan masyarakat ini dicerminkan dengan adanya keterlibatan Dewan Pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat dalam penyusunan rencana tersebut. Oleh karena itu, RPDK disusun bersama oleh Birokrat terkait (Bappeda, Depag, Dinas Pendidikan) dan Nonbirokrat. RPDK wajib dikomunikasikan kepada berbagai pihak terkait termasuk kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan pembahasan RPDK dengan berbagai unsur seperti dengan Dewan Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat serta tokoh masyarakat dan lain-lain. Akhirnya, agar RPDK menjadi sebuah dokumen resmi maka RPDK harus ditandatangani oleh Bupati/Walikota (Setda), Ketua DPRD, dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Berdasar pada latar belakang diatas, maka kegiatan Sosialisasi Rencana Pengembangan Dikdasmen Kabupaten/Kota (RPDK) Tahun Anggaran 2008 menjadi sangat penting dalam rangka menyatukan persepsi dan pemahaman pengelolaan Subsidi Rencana Pengembangan Dikdasmen Kabupaten/Kota (RPDK) guna menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik.

Adapun tujuan Sosialisasi ini adalah :

  1. Mensosialisasikan petunjuk penyusunan serta pemanfaatan dana subsidi Rencana Pengembangan Dikdasmen Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008;

  2. Menyamakan persepsi tentang pemanfaatan dana subsidi Rencana Pengembangan Dikdasmen Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008;

Rencana pelaksanaan Sosialisasi ini akan digelar pada tanggal 14 Juli 2008 di Imperial Hotel-Kendari dengan menyiapkan segala kebutuhan Sosialisasi dengan matang……..

Memperkuat dan memperluas komitmen dan kerjasama antara pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi serta Pusat dalam rangka membangun pondasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah;