Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2013, maka Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia ditempatkan sebagai agenda pertama dari 5 (lima) agenda Pembangunan Daerah Tahun 2008 – 2013.

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tenggara diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka terciptanya masyarakat yang berkualitas, baik intelektual, emosional, spiritual, fisik maupun kualitas teknisnya yang berorientasi pada pengembangan produktivitas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah “ Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan” pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan habis dipakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, prasarana, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran, antara lain pakaian, transport, buku pribadi, peralatan alat tulis dan biaya pribadi lainnya.

Pembebasan biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud adalah membebaskan segala pungutan dari orang-tua/wali murid/siswa terhadap biaya operasi pendidikan. Kebijakan pembebasan Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dimaksudkan agar semua warga masyarakat Sulawesi Tenggara pada usia sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menempuh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi penduduk usia sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tidak menempuh pendidikan hanya karena alasan ekonomi orang tua yang lemah/tidak mampu. Pembebasan biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud, juga ditujukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam hal ini orang tua/wali siswa, atas biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal berdasarkan standar nasional pendidikan.

About these ads